Ket Gambar : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan. | Pemprov Lampung

Clickinfo.co.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terus memperkuat kesiapsiagaan bencana di seluruh wilayahnya. 

Langkah ini merupakan bagian integral dari visi pembangunan daerah berkelanjutan yang memprioritaskan keselamatan masyarakat. 

Penegasan ini disampaikan dalam rapat pembahasan kesiapsiagaan bencana yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, di Ruang Kerja Sekda, Kamis, 17 Juli 2025.

Rapat tersebut secara khusus menekankan pentingnya respons yang cepat dan terkoordinasi dalam menghadapi potensi bencana alam maupun non-alam.

"Sebagai Sekda, saya mengemban salah satu tugas sebagai Kepala Kesiapsiagaan Bencana Provinsi Lampung. Melihat kondisi cuaca dan iklim Provinsi Lampung yang mengarah ke darurat, baik bencana alam maupun non-alam, pertolongan pertama atau pascabencana menjadi prioritas utama yang harus kita pikirkan sekarang," ujar Marindo Kurniawan.

Sekdaprov menambahkan bahwa Pemprov Lampung berupaya meningkatkan kesiapsiagaan dalam membantu dan menyalurkan bantuan bagi korban pascabencana. 

"Kita harus siap dan menenangkan masyarakat, karena pemerintah hadir untuk menenangkan masyarakat. Kesiapan anggaran memang tidak bisa diprediksi, namun yang terpenting adalah optimalisasi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing OPD yang dibutuhkan," tegasnya.

Marindo Kurniawan menjelaskan, siklus penanggulangan bencana mencakup pra-bencana (pencegahan dan pengurangan risiko), saat bencana (penyelamatan jiwa), dan pascabencana (membangun kehidupan yang lebih baik dan aman). 

Menurutnya, kesiapan bukan hanya soal anggaran, tetapi juga tentang penguatan sumber daya manusia dan fasilitas.

"Kita memfasilitasi kabupaten/kota dengan berkomunikasi juga dengan pusat apabila terjadi bencana ke depan. Kita harus mempersiapkan keperluan pascabencana, meningkatkan SDM untuk terjun langsung ke lapangan, dan menghimbau bahaya bencana ke masyarakat," jelasnya.

Kepala BPBD Provinsi Lampung, Rudy Sjawal Sugiarto, dalam paparannya, menyoroti urgensi simulasi bencana, termasuk simulasi Megathrust. 

"Kita mengarah ke persiapan agar lebih siap. Ketika terjadi banjir, kebakaran hutan, kita sudah mempersiapkan dan memprediksi langkah selanjutnya karena terlihat dari satelit," ujarnya. 

Simulasi ini dinilai penting untuk melatih respons dan koordinasi antarpihak guna meminimalkan dampak bencana.

Rudy Sjawal Sugiarto memaparkan bahwa Provinsi Lampung menghadapi berbagai ancaman bencana, baik alam seperti banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, dan gempa bumi, maupun non-alam seperti epidemi, wabah, dan kegagalan teknologi, serta bencana sosial seperti konflik dan terorisme.

Data menunjukkan peningkatan kejadian bencana di Lampung. Pada tahun 2022, tercatat 98 kejadian bencana, dan per Juli 2025, sudah ada 198 kejadian hidrometeorologi. 

Kejadian ini didominasi oleh banjir (97 kejadian), angin kencang/puting beliung (68 kejadian), dan tanah longsor (29 kejadian).

Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya meningkatkan kesiapsiagaan melalui berbagai langkah strategis. 

Ini termasuk penyusunan Dokumen RENKON Banjir (Pergub Nomor 41 Tahun 2022) dan pembentukan Satuan Tugas Pengendalian Banjir Provinsi Lampung (SK Gub Nomor: G/337/VI.08/HK/2025 tanggal 6 Mei 2025).

"Satuan Tugas ini memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan upaya pencegahan, penanganan, dan pemulihan dampak pascabencana banjir, serta berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah kabupaten/kota," terang Kepala BPBD.

Pemprov Lampung juga berupaya memperkuat kapasitas siaga dan tanggap darurat dengan penguatan dukungan anggaran taktis, ketersediaan peralatan respons cepat, peningkatan kapasitas SDM bencana di setiap stakeholder, serta pengembangan budaya sadar bencana di masyarakat melalui kegiatan tematik seperti Desa Tangguh Bencana (DESTANA), Satuan Pendidikan Aman Bencana, dan Keluarga Tangguh Bencana.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo, turut mendukung penuh upaya ini. 

"Untuk bahan dan publikasi, kami akan siarkan agar masyarakat mengetahui apa saja persiapan yang harus dilakukan saat bencana alam terjadi, sebelum bencana terjadi, dan setelah bencana terjadi," ujarnya.

Ganjar juga menyarankan pembentukan pusat krisis (Crisis Center) yang akan mengumumkan daerah terdampak bencana dan jumlah korban, sehingga informasi dapat tersampaikan dengan cepat dan akurat kepada masyarakat.

Selain itu, kerja sama multipihak atau Penta-Helix yang melibatkan pemerintah, masyarakat/komunitas, akademisi, pengusaha/bisnis, dan media massa menjadi kunci dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Lampung.

Dukungan dari instansi vertikal seperti TNI, POLRI, BMKG, serta organisasi non-pemerintah seperti PMI dan Pramuka juga sangat vital.

Dengan berbagai upaya ini, Pemerintah Provinsi Lampung optimis dapat membangun resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim, menjadikan penanggulangan bencana sebagai investasi pembangunan, bukan hanya respons terhadap krisis.